CPNS Mahkamah Konstitusi.

• Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal; keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (Perpres 49 Tahun 2012, Pasal 1). (sumber: peraturan.go.id)
• Kepaniteraan adalah jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan, antara lain koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan (Pasal 2). (sumber: peraturan.go.id)
• Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi: koordinasi administratif, penyusunan rencana dan program dukungan teknis, kerja sama dan hubungan antar lembaga, serta dukungan fasilitas persidangan; fungsinya mencakup perencanaan, keuangan dan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan kearsipan, hubungan masyarakat dan protokol, penelitian dan pengkajian perkara, teknologi informasi, serta pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pasal 11). (sumber: peraturan.go.id)
• Perpres 65 Tahun 2017 (perubahan kedua atas Perpres 49 Tahun 2012) menambahkan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. (sumber: peraturan.go.id)

Unit Eselon I (2, sesuai sumber organisasi yang tercantum di daftar sumber):

• 2024. Rekrutmen PPPK 2024 (bukan CPNS), Pengumuman Nomor 356 Tahun 2024: alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis sejumlah 362 orang di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, dengan penempatan di Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Biro Umum, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (sumber: s.mkri.id)
• 2017. Seleksi CPNS 2017: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengikuti seleksi CPNS nasional tahun 2017. Lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB memuat antara lain jabatan Auditor Ahli Pertama (formasi umum, penempatan MKRI Pusat) dengan bobot nilai akhir SKD 40 persen dan SKB 60 persen. Jumlah formasi 2017 tidak dimuat karena tidak tertulis pada lampiran yang dibaca. (sumber: mkri.id)

• Pengumuman 2024: Seleksi PPPK 2024 terbatas pada tenaga non-ASN Mahkamah Konstitusi yang terdata di pangkalan data BKN dan masih aktif bekerja, atau yang tidak terdata tetapi telah bekerja terus-menerus paling sedikit memasuki tahun kedua. (sumber: s.mkri.id)
• Pengumuman 2024: Usia pelamar PPPK tersebut paling rendah 20 dan paling tinggi 57 tahun; sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan; bebas narkoba dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah setelah dinyatakan lulus. Ini syarat PPPK, bukan syarat CPNS. (sumber: s.mkri.id)

Syarat di atas berasal dari pengumuman sebelumnya. Syarat rekrutmen berikutnya bisa berubah; ikuti pengumuman resmi yang terbit.

1. Pola nasional CPNS: seleksi administrasi. Menurut PermenPANRB 6 Tahun 2024 Pasal 26 dan 28, seleksi CPNS terdiri atas tiga tahap dan dimulai dari seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan dokumen pelamar. Rincian seleksi CPNS Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dipastikan. (sumber: apps-denpasar.bkn.go.id)
2. Pola nasional CPNS: SKD dan SKB. SKD memakai CAT BKN (TWK, TIU, TKP); SKB memakai CAT BKN untuk menilai kompetensi bidang; integrasi nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen (Pasal 30, 32, dan 45). (sumber: apps-denpasar.bkn.go.id)
3. Seleksi PPPK MK 2024. Seleksi administrasi, lalu seleksi kompetensi dengan CAT yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara (CAT BKN); kelulusan menurut peringkat terbaik sesuai formasi dan diumumkan di mkri.id; tempat seleksi di Jakarta. (sumber: s.mkri.id)

• Ketatanegaraan dan UUD 1945: kewenangan dan hubungan antarlembaga negara, serta administrasi perkara peradilan konstitusi, selaras dengan tugas Kepaniteraan (kisi-kisi SKB resmi MK tidak ditemukan) (saran latihan, bukan materi resmi)
• Teknis jabatan yang dilamar (hukum, sumber daya manusia aparatur, teknologi informasi, kearsipan, humas): pelajari bidang ilmu pada kualifikasi pendidikan jabatan (saran latihan, bukan materi resmi)

1. Pantau situs resmi mkri.id (menu pengumuman) dan SSCASN; jangan mengandalkan situs rangkuman atau media sosial untuk menentukan MK membuka CPNS atau tidak.
2. Pahami dua unit tujuan rekrutmen, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta biro dan pusat di dalamnya agar bisa memilih jabatan yang sesuai.
3. Perkuat materi TWK terkait UUD 1945, lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara, karena selaras dengan lingkungan kerja MK.
4. Latih SKD dengan simulasi CAT; pada pola nasional, SKD berbobot 40 persen dan SKB 60 persen.
5. Latih penalaran verbal dan logika (silogisme, analitis) karena banyak jabatan berkaitan dengan hukum dan administrasi perkara.
6. Siapkan dokumen sejak awal: ijazah, transkrip, surat keterangan akreditasi program studi, dan dokumen lain sesuai pengumuman.
7. Bila kamu tenaga non-ASN yang sudah bekerja di MK, perhatikan syarat masa kerja pada pengumuman PPPK; jalurnya berbeda dari CPNS terbuka.
8. Waspadai penipuan: seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada pihak yang bisa menjanjikan kelulusan.

1. Perpres 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (PDF, peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
2. Perpres 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 49 Tahun 2012 (PDF, peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
3. Pengumuman Nomor 356 Tahun 2024 Penerimaan PPPK di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (mkri.id) (s.mkri.id, diakses 14 November 2026)
4. Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (lampiran pengumuman kelulusan akhir, mkri.id) (mkri.id, diakses 14 November 2026)
5. Siaran Pers KemenPANRB nomor 378 tentang penataan dan pengadaan CPNS (6 November) (menpan.go.id, diakses 14 November 2026)
6. BKN: poster pembukaan CPNS beredar dipastikan hoaks (Juni) (bkn.go.id, diakses 14 November 2026)
7. SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id, diakses 14 November 2026)
8. KepmenPANRB 321 Tahun 2024 (nilai ambang batas SKD) (data-jdih.menpan.go.id, diakses 14 November 2026)
9. PermenPANRB 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN (apps-denpasar.bkn.go.id, diakses 14 November 2026)

Catatan kepastian

• Pasti: tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal berasal dari teks Perpres 49 Tahun 2012 dan Perpres 65 Tahun 2017 yang dibaca langsung.
• Pasti: alokasi 362, kriteria pelamar, usia, dan tahapan rekrutmen 2024 berasal dari Pengumuman Nomor 356 Tahun 2024 di mkri.id yang dibaca langsung; ini rekrutmen PPPK, bukan CPNS.
• Tidak dipastikan: rencana seleksi CPNS MK dan rincian seleksi sesudah 2017. Halaman pengumuman mkri.id menolak akses otomatis (HTTP 403) sehingga daftar lengkapnya tidak diperiksa langsung; jejak 2017 berasal dari lampiran hasil integrasi nilai yang dapat diunduh. Formasi, syarat khusus CPNS, dan bentuk SKB MK terbaru tidak dimuat.
• Tidak dipastikan: apakah Perpres 49 Tahun 2012 sudah diubah lagi setelah Perpres 65 Tahun 2017 (Perpres 73 Tahun 2013 diketahui dari hasil pencarian, tidak dibaca); apakah ada peraturan organisasi MK yang lebih baru.
• Tidak dipastikan: nama resmi persis di situs MK; digunakan 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' sesuai judul halaman mkri.id pada hasil pencarian, yang tidak dapat dibuka langsung.
• Gaji dan tunjangan sengaja tidak dimuat; nama pejabat sengaja tidak dimuat.
• Tidak dipastikan: jumlah formasi CPNS MK tahun 2017 dan seleksi CPNS MK sesudahnya. Situs mkri.id memuat berita orientasi kerja CPNS MK 2022, tetapi halaman itu menolak akses otomatis (HTTP 403) saat diperiksa, sehingga isinya tidak dimuat.