Bengkel Karir CPNS Mulai tryout

MATERI SKD / TWK

Struktur UUD 1945 dan tata cara perubahannya

Memahami susunan UUD 1945 setelah perubahan, empat tahap perubahannya, dan syarat mengubah pasal menurut Pasal 37.

Latihan, bukan soal asli. Ketentuan resmi (jumlah soal, waktu, nilai ambang batas) mengikuti pengumuman BKN dan peraturan yang berlaku. Halaman ini edukasi mandiri, bukan pengumuman resmi.

# Struktur UUD 1945 dan tata cara perubahannya

Apa yang dilatih

Soal tentang UUD sering menanyakan hal yang tampak sederhana: terdiri atas apa, siapa yang mengubah, dan syaratnya. Ketelitian pada kata kunci menentukan jawaban.

Konsep inti

Susunan. Aturan Tambahan Pasal II menyatakan bahwa setelah perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Empat tahap perubahan. Naskah resmi perubahan dicatat dengan tanggal penetapan:

  • Perubahan Pertama: 19 Oktober 1999.
  • Perubahan Kedua: 18 Agustus 2000.
  • Perubahan Ketiga: 9 November 2001.
  • Perubahan Keempat: 10 Agustus 2002.

Dalam naskah resmi, tanda bintang menunjukkan asal perubahan: satu bintang untuk Perubahan Pertama, dua untuk Kedua, tiga untuk Ketiga, empat untuk Keempat. Pasal tanpa tanda berasal dari naskah asli.

Siapa yang mengubah. Pasal 3 ayat (1): MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

Syarat mengubah (Pasal 37).

  • Usul dapat diagendakan bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (ayat 1).
  • Usul diajukan tertulis, menunjukkan jelas bagian yang diubah beserta alasannya (ayat 2).
  • Sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (ayat 3).
  • Putusan memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR (ayat 4).
  • Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah (ayat 5).

Cara mengerjakan

  1. Tulis empat tanggal perubahan dalam satu baris, dan hubungkan dengan angka urutan.
  2. Tulis lima ayat Pasal 37 dengan kata kuncinya: 1/3 usul, tertulis, 2/3 hadir, 50% + 1 putusan, bentuk NKRI.
  3. Bedakan "usul" (1/3), "kehadiran sidang" (2/3), dan "putusan" (50% + 1).
  4. Baca soal: apa yang ditanya, usul, kehadiran, atau putusan?

Contoh soal 1

Hal yang tidak dapat diubah melalui prosedur perubahan pasal-pasal UUD 1945 adalah ...

A. susunan Dewan Perwakilan Rakyat

B. bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. pembentukan kementerian negara

D. tata cara pemilihan umum

Tampilkan pembahasan
  1. Pasal 37 ayat (5): bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
  2. A, C, dan D diatur oleh pasal lain yang dapat diubah lewat prosedur Pasal 37, atau diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Jawaban: B.

Contoh soal 2

Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 harus dihadiri sekurang-kurangnya ...

A. 1/3 dari jumlah anggota MPR

B. 1/2 dari jumlah anggota MPR

C. 2/3 dari jumlah anggota MPR

D. 3/4 dari jumlah anggota MPR

Tampilkan pembahasan
  1. 1/3 adalah syarat pengajuan usul, bukan kehadiran sidang.
  2. Pasal 37 ayat (3) menetapkan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3.
  3. 3/4 adalah syarat kehadiran sidang pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B ayat (7), pasal yang berbeda.

Jawaban: C.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Mencampur "usul 1/3" dengan "kehadiran 2/3".
  • Mengira UUD masih memiliki Penjelasan.
  • Menukar urutan tahun perubahan.
  • Mengira tanda bintang menunjukkan jumlah pasal.

Latihan berikutnya

  • `twk-uud-lembaga-negara`
  • `twk-uud-hak-kewajiban-warga`
  • `twk-nkri-otonomi-daerah`

SUMBER

Dirujuk, bertanggal.

Tautan resmi dipakai untuk fakta dan kerangka materi; tanggal akses tercantum.

Angka jumlah soal, durasi, dan nilai ambang batas seleksi tidak dicantumkan di situs ini; ketentuan resmi mengikuti pengumuman BKN dan peraturan yang berlaku.

LANGKAH BERIKUTNYA

Baca sudah?
Latih topik ini.

Maksimal 20 soal dari topik ini, mode Belajar dengan pembahasan langsung.

Latih topik ini Semua materi SKD