CPNS Kejaksaan RI.

• Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dipimpin Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1 Perpres 38/2010 sebagaimana diubah Perpres 15/2024). (sumber: peraturan.bpk.go.id)
• Di bidang pidana, Kejaksaan bertugas dan berwenang antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan, melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara tertentu (Pasal 30 ayat 1 UU 16/2004). (sumber: peraturan.go.id)
• Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus Kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; di bidang ketertiban dan ketenteraman umum Kejaksaan ikut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum (Pasal 30 ayat 2 dan 3 UU 16/2004). (sumber: peraturan.go.id)
• UU 11/2021 menambahkan kewenangan pemulihan aset (penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana, Pasal 30A) dan intelijen penegakan hukum (Pasal 30B), selain tugas tambahan lain pada Pasal 30C. (sumber: peraturan.go.id)

Unit Eselon I (9, sesuai sumber organisasi yang tercantum di daftar sumber):

• 2024. Formasi 2024: total 9.694 formasi CPNS (Pengumuman PENG-11/C/Cp.2/08/2024, 19 Agustus 2024), terdiri dari tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Jaksa Ahli Pertama 2.000 formasi (1.773 umum, 27 Putra/Putri Papua dan Papua Barat, 200 cumlaude). Jabatan terbesar lain: Pengelola Penanganan Perkara 1.489, Arsiparis Terampil 982, Penjaga Tahanan 948, Petugas Barang Bukti 705, Penilai Pemerintah Ahli Pertama 589, Perencana Ahli Pertama 574, Arsiparis Ahli Pertama 569, Pranata Komputer Ahli Pertama 500. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• 2024. Formasi 2024: penempatan mencakup Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di seluruh provinsi (dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya), serta Rumah Sakit Adhyaksa untuk tenaga kesehatan; pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)

• Pengumuman 2024: Jaksa Ahli Pertama (formasi umum): usia maksimal 27 tahun saat mendaftar di SSCASN; belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat sebagai PNS; tidak buta warna (parsial maupun total), tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus laki-laki); BMI 18,5 sampai 25; tinggi badan minimal 160 cm (laki-laki) dan 155 cm (perempuan); TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5; S-1 Hukum/Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00; kampus dan prodi terakreditasi minimal B/Baik Sekali saat kelulusan. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Pengumuman 2024: Jaksa Ahli Pertama formasi cumlaude: syarat fisik dan usia sama dengan formasi umum, namun wajib lulusan dengan predikat dengan pujian/cumlaude dari perguruan tinggi dan prodi terakreditasi A/Unggul. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat: IPK minimal 2,75 dan akreditasi tidak dipersyaratkan A/B, serta wajib bukti keturunan asli Papua/Papua Barat. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Pengumuman 2024: Jabatan tenaga teknis non-Jaksa dan tenaga kesehatan (contoh Analis Hukum, Perancang Peraturan, Auditor, Pranata Komputer, Dokter): usia maksimal 35 tahun; tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus laki-laki); BMI 18,5 sampai 28; tinggi badan minimal 160 cm (laki-laki) dan 155 cm (perempuan); IPK minimal 2,75 dan kampus/prodi terakreditasi minimal B untuk banyak jabatan (cek per jabatan). (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Pengumuman 2024: Penjaga Tahanan (SMA/sederajat, formasi umum): usia 18 sampai 35 tahun; tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus laki-laki); BMI 18,5 sampai 25; tinggi badan minimal 160 cm (laki-laki) dan 155 cm (perempuan); rata-rata nilai ijazah minimal 7,00; ijazah/sertifikat penguasaan komputer (minimal Microsoft Office); ijazah/sertifikat beladiri atau pengalaman kerja di bidang pengamanan. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Pengumuman 2024: Persyaratan umum 2024: WNI; usia minimal 18 tahun dan maksimal sesuai jabatan; tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap; bukan anggota atau pengurus partai politik; sehat jasmani dan rohani; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)

Syarat di atas berasal dari pengumuman sebelumnya. Syarat rekrutmen berikutnya bisa berubah; ikuti pengumuman resmi yang terbit.

1. Seleksi administrasi. Verifikasi dokumen dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang diunggah lewat SSCASN BKN. Pada 2024, pendaftaran 20 Agustus sampai 6 September 2024 dan hasil administrasi diumumkan 14 sampai 17 September 2024. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
2. SKD (CAT BKN). Bobot 40%, 110 soal: TWK 30 soal, TIU 35 soal, TKP 45 soal. Nilai ambang batas formasi umum 2024: TWK 65, TIU 80, TKP 166. Formasi cumlaude 2024: nilai kumulatif minimal 311 dan TIU minimal 85. Formasi disabilitas dan Putra/Putri Papua 2024: nilai kumulatif minimal 286 dan TIU minimal 60. Ambang batas ditetapkan MenPANRB setiap tahun dan bisa berbeda. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
3. SKB. Bobot 60%. Untuk jabatan berpendidikan D-III sampai S-2 (2024): substansi jabatan lewat CAT BKN 50%, tes keterampilan/praktik kerja 40%, wawancara 10%, ditambah tes kesehatan yang bersifat menggugurkan (psikotes, kesehatan kejiwaan, kesehatan fisik). Untuk jabatan SMA/sederajat (2024): CAT BKN 50%, wawancara 10%, praktik kerja 25%, tes beladiri dan kesamaptaan 15%, ditambah tes kesehatan menggugurkan. Hanya peserta yang lolos ambang batas SKD dan berada dalam peringkat 3 kali formasi yang mengikuti SKB. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
4. Kelulusan akhir. Berdasarkan integrasi nilai SKD dan SKB yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional; ada masa sanggah pada setiap tahap melalui akun SSCASN. (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)

• Substansi jabatan lewat CAT BKN (bobot 50% pada SKB 2024): materi menyesuaikan jabatan yang dilamar; pengumuman tidak merinci kisi materinya (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Tes keterampilan/praktik kerja dan wawancara (2024); untuk SMA juga beladiri dan kesamaptaan (sumber: biropeg.kejaksaan.go.id)
• Jaksa: dasar hukum pidana, hukum acara pidana, dan UU Kejaksaan (tugas Pasal 30) (saran latihan, bukan materi resmi)
• Pengelola Penanganan Perkara dan Petugas Barang Bukti: administrasi perkara, tata persuratan, dan pengelolaan barang bukti (saran latihan, bukan materi resmi)
• Penjaga Tahanan: kebugaran jasmani, dasar pengamanan, dan penguasaan aplikasi perkantoran (saran latihan, bukan materi resmi)

1. Baca pengumuman resmi (biropeg.kejaksaan.go.id dan SSCASN BKN) kata demi kata sebelum mendaftar; syarat fisik dan usia berbeda tiap jabatan dan tiap tahun.
2. Cek syarat fisik jauh hari: tinggi badan, BMI, buta warna, dan tato/tindik (untuk laki-laki) tercantum sebagai syarat pada pengumuman 2024; tidak bisa diperbaiki mendadak saat seleksi.
3. Untuk jalur Jaksa, siapkan sertifikat TOEFL atau IELTS lebih awal karena skor minimal disyaratkan di pengumuman 2024; masa berlaku dan penyelenggara tes perlu dicek lagi di pengumuman terbaru.
4. Pastikan IPK, tanggal kelulusan, dan akreditasi kampus serta prodi saat lulus sesuai syarat; surat akreditasi diminta sesuai tanggal kelulusan di ijazah.
5. Fokus SKD: target nilai ambang batas per subtes, bukan hanya total. Ambang batas 2024 (TWK 65, TIU 80, TKP 166) hanyalah gambaran; angka tahun berikutnya ditetapkan MenPANRB.
6. Perkuat TWK yang dekat dengan tugas Kejaksaan: lembaga negara, integritas ASN, dan anti korupsi; TKP menuntut jawaban yang menjunjung integritas dan pelayanan publik.
7. Latih TIU verbal (silogisme dan analitis) secara rutin, karena kemampuan bernalar logis juga berguna untuk SKB berbasis CAT.
8. Untuk jabatan SMA seperti Penjaga Tahanan, mulai latihan fisik dan kesamaptaan sejak sekarang karena SKB 2024 memuat tes beladiri dan kesamaptaan berbobot 15%.
9. Waspadai penipuan: pendaftaran tidak dipungut biaya, dan tidak ada pihak yang bisa menjanjikan kelulusan; kelulusan ditentukan hasil seleksi sendiri.

1. Pengumuman PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI TA 2024 (biropeg.kejaksaan.go.id) (biropeg.kejaksaan.go.id, diakses 14 November 2026)
2. UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
3. UU 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 16/2004 (Lembaran Negara 2021 No. 298, peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
4. Perpres 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 38/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (peraturan.bpk.go.id) (peraturan.bpk.go.id, diakses 14 November 2026)
5. Siaran Pers Kementerian PANRB 378/HUMAS-MENPANRB/2026, 6 November 2026: Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Rekrutmen CPNS Dibuka Tahun 2026 (PDF) (menpan.go.id, diakses 14 November 2026)
6. BKN, 4 Juni 2026: Karo Humas BKN — poster pembukaan CPNS 2026 yang beredar dipastikan hoaks (bkn.go.id, diakses 14 November 2026)

Catatan kepastian

• Seluruh angka formasi, syarat, dan ambang batas adalah data seleksi 2024 yang dibaca langsung dari pengumuman PENG-11/C/Cp.2/08/2024 versi PDF di biropeg.kejaksaan.go.id; tidak ada data resmi untuk seleksi berikutnya dan tidak ada jadwal 2026 yang dipastikan.
• Halaman rekrutmen.kejaksaan.go.id tidak dapat dibuka saat pemeriksaan (galat 503) sehingga PDF dari biropeg.kejaksaan.go.id dipakai sebagai sumber resmi.
• Pengumuman ini memakai istilah tenaga teknis dan tenaga kesehatan; istilah baku 'Tata Usaha' sebagai jalur terpisah tidak ditemukan di dokumen, sehingga tidak dipakai.
• Struktur organisasi mengacu Perpres 15/2024 (Pasal 5); belum diperiksa apakah ada perubahan susunan setelah tanggal itu.
• Bentuk tes keterampilan/praktik kerja per jabatan (termasuk Jaksa) tidak dirinci di bagian umum pengumuman; tidak dipastikan.
• Teks UU 16/2004 pada peraturan.go.id adalah naskah asli; perubahan oleh UU 11/2021 sebagian dibaca terpisah dan sebagian ketentuan telah diuji di Mahkamah Konstitusi (tidak ditelaah di sini).
• Status CPNS 2026 diambil dari teks penuh PDF siaran pers Kementerian PANRB 378/HUMAS-MENPANRB/2026 (6 November 2026) yang dibaca koordinator data pada 14 November 2026: rekrutmen dibuka untuk formasi prioritas tanpa tanggal dan tanpa rincian per instansi. Bantahan poster hoaks dari BKN bertanggal 4 Juni 2026, bukan November.