# Lembaga negara dalam UUD 1945: tugas dan wewenang pokok
Apa yang dilatih
Soal lembaga negara biasanya menanyakan "siapa berwenang melakukan apa". Kunci jawabannya ada pada kata kerja wewenang. Materi ini memetakan kata kerja itu ke pasalnya.
Konsep inti
- MPR. Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 ayat 1). Berwenang mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1) dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2).
- Presiden. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1).
- DPR. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1). Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A ayat 1).
- DPD. Anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pasal 22C ayat 1). Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta hal lain yang disebut Pasal 22D ayat (1).
- BPK. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, bersifat bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1).
- Mahkamah Agung. Mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat 1).
- Komisi Yudisial. Bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B ayat 1).
- Mahkamah Konstitusi. Menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat 1).
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2).
Cara mengerjakan
- Garis bawahi kata kerja wewenang pada soal: membentuk, menguji, memeriksa, mengusulkan, melantik.
- Cocokkan dengan lembaganya.
- Hati-hati pada dua lembaga yang sama-sama "menguji". MA menguji peraturan di bawah undang-undang. MK menguji undang-undang terhadap UUD.
- Bila soal berupa "bukan", cari yang wewenangnya ada pada lembaga lain.
Contoh soal 1
Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah ...
A. Mahkamah Agung
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
Tampilkan pembahasan
- Pasal 24C ayat (1) memberi MK wewenang menguji undang-undang terhadap UUD.
- MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- DPR membentuk undang-undang. KY mengusulkan hakim agung dan menjaga perilaku hakim.
Jawaban: C.
Contoh soal 2
Pasal 20A ayat (1) menyebut tiga fungsi DPR. Yang bukan fungsi DPR adalah ...
A. legislasi
B. anggaran
C. pengawasan
D. peradilan
Tampilkan pembahasan
- Tiga fungsi DPR: legislasi, anggaran, pengawasan.
- Peradilan adalah wewenang kekuasaan kehakiman (Pasal 24).
Jawaban: D.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menukar wewenang MA dan MK.
- Mengira kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan dilaksanakan menurut UUD, dan wewenang tiap lembaga tertulis pada pasalnya masing-masing.
- Mengira DPD membentuk undang-undang. Wewenang membentuk undang-undang ada pada DPR (Pasal 20 ayat 1).
- Mengira BPK bagian dari pemerintah. Pasal 23E menyebut BPK bebas dan mandiri.
Latihan berikutnya
- `twk-uud-struktur-perubahan`
- `twk-uud-hak-kewajiban-warga`
- `twk-nkri-otonomi-daerah`