CPNS Mahkamah Agung.

• Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat 1 UU 14/1985). (sumber: peraturan.go.id)
• Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk mengawasi tingkah laku hakim dan berwenang meminta keterangan teknis peradilan serta memberi petunjuk, teguran, atau peringatan (Pasal 32 UU 14/1985). (sumber: peraturan.go.id)
• Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan menyatakan tidak sah peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Pasal 31 UU 14/1985 sebagaimana diubah UU 5/2004). (sumber: peraturan.go.id)
• Kepaniteraan Mahkamah Agung bertugas memberi dukungan teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan (Pasal 2 Perpres 14/2005). (sumber: peraturan.go.id)
• Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan antara lain koordinasi unit organisasi, dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial bagi Mahkamah Agung serta pengadilan di semua lingkungan peradilan, pembinaan administrasi peradilan, dan pengawasan pelaksanaan tugas (Pasal 3 Perpres 13/2005 sebagaimana diubah Perpres 21/2024). (sumber: peraturan.bpk.go.id)

Unit Eselon I (8, sesuai sumber organisasi yang tercantum di daftar sumber):

• 2024. Formasi 2024: penetapan kebutuhan 4.940 PNS (Pengumuman 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024, 19 Agustus 2024): 4.638 umum, 184 lulusan terbaik cumlaude, 99 disabilitas, 7 Putra/Putri Kalimantan, dan 12 Putra/Putri Papua. (sumber: mahkamahagung.go.id)
• 2024. Formasi 2024 menurut jabatan: Dokumentalis Hukum 3.053 (D-III), Analis Perkara Peradilan 827 (740 umum, 85 lulusan terbaik, 2 Papua), Teknisi Sarana dan Prasarana 782 (S-1 Teknik Kimia/Mesin/Sipil), Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 83, Penata Keprotokolan 52, Auditor Ahli Pertama 40, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 27, Arsiparis Ahli Pertama 21, Auditor Terampil 20, serta tenaga kesehatan (Dokter Gigi 3, Perawat 6, Terapis Gigi dan Mulut 6). (sumber: mahkamahagung.go.id)
• 2024. Formasi 2024: pengumuman Mahkamah Agung tersebut tidak mencantumkan jabatan Hakim atau Calon Hakim; yang dibuka adalah jabatan tenaga teknis dan tenaga kesehatan (termasuk Analis Perkara Peradilan). (sumber: mahkamahagung.go.id)

• Pengumuman 2024: Usia 18 sampai 35 tahun saat melamar; IPK minimal 3,00 (skala 4,00) untuk semua pelamar; wajib sertifikat TOEFL skor minimal 450 atau IELTS minimal 5.0; ijazah sementara/surat keterangan lulus tidak diterima. (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Pengumuman 2024: Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya; berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang; sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan. (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Pengumuman 2024: Pengumuman tidak mencantumkan syarat tinggi badan, tato, atau buta warna secara eksplisit; syarat yang ada: sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan serta tes kesegaran jasmani/kesamaptaan pada SKB untuk sebagian besar jabatan. (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Pengumuman 2024: Formasi lulusan terbaik: jenjang minimal Sarjana (bukan D-IV), predikat dengan pujian/cumlaude, dari perguruan tinggi dan prodi terakreditasi A/Unggul saat kelulusan. Formasi penyandang disabilitas: surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan video kegiatan sehari-hari 1 sampai 2 menit. (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Pengumuman 2024: Jabatan kesehatan (Dokter Gigi, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku saat melamar. (sumber: mahkamahagung.go.id)

Syarat di atas berasal dari pengumuman sebelumnya. Syarat rekrutmen berikutnya bisa berubah; ikuti pengumuman resmi yang terbit.

1. Seleksi administrasi. Pendaftaran lewat SSCASN BKN 20 Agustus sampai 6 September 2024; kelulusan berdasarkan kesesuaian data dan dokumen yang diunggah. (sumber: mahkamahagung.go.id)
2. SKD (CAT BKN). Bobot 40%, memakai Computer Assisted Test; kelulusan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional, dan yang lulus SKD paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi. (sumber: mahkamahagung.go.id)
3. SKB. Bobot 60%. Perawat Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, dan Dokumentalis Hukum: hanya CAT BKN (100% nilai SKB). Jabatan lain (2024): CAT BKN 70%, wawancara 10%, tes kesegaran jasmani/kesamaptaan 20%. Jadwal wawancara dan samapta Analis Perkara Peradilan 2024 tercantum pada lampiran pengumuman 49/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2024. (sumber: mahkamahagung.go.id)
4. Kelulusan akhir. Ditentukan dari integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional; ada masa sanggah paling lama 3 hari kalender setelah hasil tiap tahap diumumkan. (sumber: mahkamahagung.go.id)

• Dokumentalis Hukum: SKB hanya CAT BKN (bobot 100% SKB 2024); materi tidak dirinci di pengumuman (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Jabatan lain: CAT BKN (70%), wawancara (10%), tes kesegaran jasmani/kesamaptaan (20%) pada SKB 2024; jadwal wawancara dan samapta Analis Perkara Peradilan 2024 ada di lampiran pengumuman (sumber: mahkamahagung.go.id)
• Analis Perkara Peradilan: dasar hukum acara (pidana, perdata, agama), susunan peradilan, dan tugas Mahkamah Agung menurut UU 14/1985 (saran latihan, bukan materi resmi)
• Dokumentalis Hukum: pengelolaan dokumen hukum, administrasi perkantoran, dan penguasaan aplikasi komputer (saran latihan, bukan materi resmi)
• Kesamaptaan: lari dan kebugaran jasmani dasar (saran latihan, bukan materi resmi)

1. Baca pengumuman resmi Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id dan rekrutmen.mahkamahagung.go.id) serta SSCASN BKN sebelum mendaftar; kualifikasi prodi dan syarat berubah antar tahun.
2. Siapkan sertifikat TOEFL atau IELTS lebih awal: skor minimal 450 atau 5.0 disyaratkan untuk semua pelamar pada pengumuman 2024, dan pengumuman terbaru perlu dicek ulang.
3. Pastikan IPK minimal 3,00 dan kesesuaian prodi; Analis Perkara Peradilan 2024 menerima S-1 Hukum, Perbandingan Mazhab, Ilmu Falak, dan Hukum Pidana Islam.
4. Jangan berasumsi Analis Perkara Peradilan otomatis menjadi hakim: pengumuman 2024 tidak memuat jabatan Hakim; rekrutmen calon hakim perlu dicek terpisah di kanal resmi Mahkamah Agung.
5. Latih SKD dengan target ambang batas per subtes; fokus TWK pada lembaga negara dan kekuasaan kehakiman, TIU verbal dan numerik, serta TKP profesionalisme dan pelayanan publik.
6. Sejak awal biasakan kebugaran jasmani karena SKB 2024 pada sebagian besar jabatan memuat tes kesegaran jasmani/kesamaptaan berbobot 20%.
7. Untuk Dokumentalis Hukum (D-III), karena SKB hanya CAT BKN pada 2024, alokasikan waktu belajar untuk materi jabatan dan tidak hanya SKD.
8. Siapkan dokumen akreditasi kampus dan prodi sesuai tanggal kelulusan serta berkas bermeterai elektronik agar lolos seleksi administrasi.
9. Waspadai penipuan: pengumuman resmi menyatakan seleksi tidak dipungut biaya dan tidak ada pihak yang bisa menjanjikan kelulusan.

1. Pengumuman 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI TA 2024 (mahkamahagung.go.id) (mahkamahagung.go.id, diakses 14 November 2026)
2. Lampiran II Pengumuman 49/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2024 (jadwal wawancara dan samapta SKB, mahkamahagung.go.id) (mahkamahagung.go.id, diakses 14 November 2026)
3. UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
4. UU 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 14/1985 (peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
5. Perpres 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung (peraturan.go.id) (peraturan.go.id, diakses 14 November 2026)
6. Perpres 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres 13/2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (peraturan.bpk.go.id) (peraturan.bpk.go.id, diakses 14 November 2026)
7. Siaran Pers Kementerian PANRB 378/HUMAS-MENPANRB/2026, 6 November 2026: Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Rekrutmen CPNS Dibuka Tahun 2026 (PDF) (menpan.go.id, diakses 14 November 2026)
8. BKN, 4 Juni 2026: Karo Humas BKN — poster pembukaan CPNS 2026 yang beredar dipastikan hoaks (bkn.go.id, diakses 14 November 2026)

Catatan kepastian

• Seluruh angka formasi, syarat, dan skema SKB adalah data seleksi 2024 yang dibaca langsung dari PDF Pengumuman 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024; tidak ada jadwal 2026 yang dipastikan dari sumber resmi.
• Laman pengumuman dan marinews.mahkamahagung.go.id terblokir verifikasi otomatis saat pemeriksaan; berita MARINews tentang rencana rekrutmen berikutnya tidak bisa dibuka sehingga tidak dikutip.
• Rekrutmen calon hakim tidak terverifikasi dari sumber resmi dan tidak dibahas, selain fakta bahwa pengumuman 2024 tidak mencantumkan jabatan Hakim.
• Pasal tugas MA diambil dari naskah UU 14/1985 dan UU 5/2004; perubahan oleh UU 3/2009 pada Pasal 28, 31, dan 32 tidak dibaca per pasal sehingga rumusannya dapat sedikit berbeda.
• Daftar unit organisasi mengacu Perpres 21/2024 (Pasal 4) dan Perpres 14/2005; kemungkinan perubahan susunan setelah itu tidak diperiksa.
• Bobot materi SKB per jabatan tidak dirinci di pengumuman; butir 'saran latihan' adalah saran kami, bukan kisi resmi.
• Status CPNS 2026 diambil dari teks penuh PDF siaran pers Kementerian PANRB 378/HUMAS-MENPANRB/2026 (6 November 2026) yang dibaca koordinator data pada 14 November 2026: rekrutmen dibuka untuk formasi prioritas tanpa tanggal dan tanpa rincian per instansi. Bantahan poster hoaks dari BKN bertanggal 4 Juni 2026, bukan November.