# NKRI dan otonomi daerah dalam UUD 1945
Apa yang dilatih
Soal tentang NKRI menguji pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan bahwa daerah menjalankan otonomi dalam kerangka kesatuan itu. Latihan kasusnya biasanya tentang hubungan pusat dan daerah.
Konsep inti
Bentuk negara. Pasal 1 ayat (1): Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 37 ayat (5) menyatakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Pembagian daerah. Pasal 18 ayat (1): NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2): pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Batas otonomi. Pasal 18 ayat (5): pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Hubungan pusat dan daerah. Pasal 18A ayat (1): hubungan wewenang antara pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Kekhususan. Pasal 18B ayat (1): negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
Wilayah. Pasal 25A: NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara.
Cara mengerjakan
- Tentukan apakah soal tentang bentuk negara, pembagian daerah, atau batas otonomi.
- Ingat dua pagar otonomi: undang-undang menentukan urusan pusat, dan semuanya berada dalam kerangka NKRI.
- Untuk kasus, tanyakan: apakah tindakan daerah masih dalam kerangka kesatuan dan undang-undang?
Contoh soal 1
Pasal 25A UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri ...
A. Khatulistiwa
B. Agraris
C. Samudra
D. Nusantara
Tampilkan pembahasan
- Pasal 25A menyebut negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
- Khatulistiwa, samudra, dan agraris tidak disebut dalam pasal itu.
Jawaban: D.
Contoh soal 2
Sebuah pemerintah daerah menolak melaksanakan peraturan pusat yang sah mengenai urusan pusat, dengan alasan "daerah berhak mengurus diri sendiri". Sikap yang paling sesuai dengan UUD 1945 adalah ...
A. Daerah benar, karena otonomi berarti bebas dari semua aturan pusat.
B. Daerah salah, karena otonomi daerah tidak ada dalam UUD.
C. Daerah benar, karena Pasal 18B memberi hak menolak.
D. Daerah salah, karena otonomi dijalankan seluas-luasnya kecuali urusan yang menurut undang-undang adalah urusan pusat, dan hubungan wewenang diatur undang-undang.
Tampilkan pembahasan
- Pasal 18 ayat (2) memberi otonomi dan tugas pembantuan.
- Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18A ayat (1) membatasi: urusan pusat dan hubungan wewenang diatur undang-undang.
- Pasal 18B soal pengakuan satuan khusus atau istimewa dan masyarakat hukum adat, bukan hak menolak.
- Otonomi memang ada di UUD.
Jawaban: D.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap otonomi berarti lepas dari pusat.
- Mengira semua urusan dikendalikan pusat.
- Mencampur Pasal 18 dengan Pasal 18B.
- Lupa bahwa bentuk NKRI tidak dapat diubah.
Latihan berikutnya
- `twk-bhinneka-tunggal-ika`
- `twk-uud-lembaga-negara`
- `twk-nasionalisme`