# Bahasa negara: Pasal 36 UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009
Apa yang dilatih
Kerangka resmi menjelaskan bahasa negara sebagai kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pertanyaan TWK biasanya tentang dasar pasal dan kewajiban penggunaan di kerja formal.
Konsep inti
Dasar konstitusi. Pasal 36 UUD 1945 singkat: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal ini tidak berayat. Pasal 36C menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Asal dan fungsi. UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 25: bahasa Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Fungsinya antara lain jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya.
Kewajiban penggunaan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam:
- peraturan perundang-undangan (Pasal 26);
- dokumen resmi negara (Pasal 27);
- pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (Pasal 30);
- komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta (Pasal 33 ayat 1);
- nama bangunan, gedung, jalan, merek dagang, dan lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia (Pasal 36 ayat 3). Nama itu boleh memakai bahasa daerah atau asing bila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan (Pasal 36 ayat 4).
Bahasa daerah. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945: negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1): pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah.
Cara mengerjakan
- Cari konteks: dokumen resmi, pelayanan, nama tempat, atau bahasa daerah.
- Cocokkan dengan pasal UU No. 24 Tahun 2009.
- Perhatikan pengecualian pada Pasal 36 ayat (4).
- Pilih jawaban yang menjaga bahasa Indonesia dan tidak mematikan bahasa daerah.
Contoh soal 1
Sebuah kantor kelurahan menerbitkan surat keterangan resmi untuk warga. Bahasa yang wajib digunakan pada surat itu adalah ...
A. bahasa daerah setempat
B. bahasa yang paling dipahami pemohon
C. bahasa Inggris
D. bahasa Indonesia
Tampilkan pembahasan
- Surat resmi adalah dokumen resmi negara.
- Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2009: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
- Pasal 30 juga mewajibkan bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.
Jawaban: D.
Contoh soal 2
Seorang pengembang perumahan, warga negara Indonesia, akan menamai kompleks perumahan barunya. Menurut UU No. 24 Tahun 2009, nama kompleks permukiman itu pada dasarnya ...
A. bebas memakai bahasa apa pun tanpa batasan
B. wajib memakai bahasa daerah setempat
C. wajib memakai bahasa Indonesia, dengan pengecualian bila bahasa daerah atau asing memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan
D. wajib memakai bahasa asing agar menarik pembeli
Tampilkan pembahasan
- Pasal 36 ayat (3): bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia.
- Pasal 36 ayat (4): penamaan boleh memakai bahasa daerah atau asing bila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
- A, B, dan D tidak sesuai dengan pasal itu.
Jawaban: C.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap bahasa daerah dilarang di ruang publik.
- Menganggap bahasa Indonesia hanya wajib dalam pidato.
- Mengira Pasal 36 memiliki ayat.
- Mengabaikan pengecualian untuk nama bernilai sejarah atau budaya.
Latihan berikutnya
- `tiu-verbal-sinonim-antonim`
- `twk-nasionalisme`
- `twk-bhinneka-tunggal-ika`